COMMUNITY RELATIONS DAN OPINI PUBLIK

Otonomi Daerah dan Praktik Community Relations

Komuniti adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu, dimana seluruh anggotanya berinteraksi satu sama lain, mempunyai pembagian peran dan status yang jelas, biasanya komuniti dikuatkan oleh hubungan kerabat, hubungan kerja, hubungan profesi (Warren, Cottrell, dalam Rudito, dkk.: 2004).

Pemberlakuan otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 mengubah sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi , dengan memberikan kewenangan yang tadinya ditangani pemerintah pusat kepada pemerintah kota/kabupaten (Iriantara: 2004)

Dalam konteks Community relations menguatnya semangat kedaerahan yang positif, yakni ingin memajukan daerah menjadi daerah terdepan dibandingkan daerah lain di Indonesia

Otonomi daerah diarahkan untuk:
1. peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas masyarakat serta aparatur pemerintah di daerah.
2. kesetaraan hubungan antra pusat dan daerah dalam kewenangan dan keuangan.
3. menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
4. menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.

Community Relations lebih difokuskan pada upaya memberikan “kail” agar bisa maju bersama-sama.

Community Relations adalah kegiatan Public Relations (Humas).

Langkah-Langkah Community Relations:
1. merumuskan komuniti dan berbagai kelompok di dalamnya.
2. menentukan tujuan Community Relations.
3. menyusun pesan yang hendak disampaikan.
4. memilih metode yang paling baik dalam penyampaian pesan.
5. melaksanakan program Community Relations
6. Menganalisis hasil

Opini Publik

Sejak Kaum Revolusioner Prancis meneriakan semboyan perjuangan kemerdekaan mereka Liberte, Egalite et Fraternite dari kekuasaan mutlak totaliter raja Prancis, konsep demoktrasi telah berkembang.
Negara-negara yang masih mempertahankan monarki, seperti Inggris dan Belanda, akhirnya memperlakukan raja-raja mereka hanya sebagai lambang (kepala negara), kedaulatan berada di tangan rakyat, dengan kepala pemerintahan seorang perdana menteri.
Di Amerika Serikat telah menerapkan demokrasi lebih dari dua ratus tahun dengan sistem kekuasaan dunia, dengan seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Dalam setiap sistem demokrasi, suara mayoritas yang menentukan dan suara mayoritas selalu dikaitkan dengan opini publik.

Banyak pemikir bersikap kritis terhadap apa yang disebut opini publik ini. Benarkah setiap apa yang dicap sebagai opini publik itu benar-benar mewakili pendapat mayoritas dalam satu masyarakat.?

Dimana dan bagaimana caranya mengukur apa yang dikatakan atau dianggap sebagai opini publik itu benar-benar adalah pendapat masyarakat?

Pertkembangan teknologi komunikasi yang luar biasa, termasuk media massa cetak, elektronik, dan media online, maka perekayasaan opini publik dapat saja terjadi, dan memang sering terjadi.

Hingga memang patut para pemikir demokrasi mempertanyakan dan mengkaji ulang berbagai pemikiran demokrasi.

Seandainya sebuah partai mendapat suara terbanyak dalam Pemilu, apakah benar karena opini publik (pendapat mayoritas) secara sadar dan penuh kepahaman mendukung putusan mayoritas itu?

Apakah putusan atau pilihan mayoritas bukan akibat perekayasaan opini publik yang amat lihai?

Proses Opini Publik

Proses Opini Publik melalui tiga tahap: (1) tahap masukan yang masih semrawut sebagai the stage of brain storming, (2) tahap pembicaraan mulai terarah, mulai membentuk pikiran yang jelas dan menyatu sebagai the stage of consolidation, (2) tahap pendapatan yang menyatu pada tahap dua sudah bulat dan kuat sebagai the solid stage. Prose ini termasuk Opini Publik Murni.

Opini Publik Tidak Murni bersifat: (1) opini publik dimanipulasikan secara cerdik, (2) direncanakan, (3) dikehendaki, (4) diprogramkan, diinginkan. Misalnya sebutan Bapak Pembangunan, Partai Wong Cilik, Sekolah Murah, dan lainnya..

Kekuatan Opini Publik:
1. Menjadi hukuman sosial, dalam bentuk rasa malu, rasa dikucilkan, rasa dijauhi atau terjadi pembunuhan karakter. Di negara maju ada pejabat mengundurkan diri.
2. Mempertahankan atau membentuk tata cara pergaulan baru.
3. Mempertahankan eksistensi atau menghancurkan suatu lembaga atau.
4. Mempertahankan atau menghancurkan suatu kebudayaan.
5. mempertahankan atau membentuk norma sosial baru.

 Peranan Opini Publik semakin penting dalam masyarakat, karena: (1) paham dan sistem demokrasi semakin berkembang diberbagai negara, (2) pendidikan masyarakat semakin meningkat, (3) semakin berkembangannya teknologi komunikasi, (4) adanya tuntutan berbagai pihak untuk memperoleh dukungan, (5) Banyaknya kebijakan yang disampaikan pemerintah.

Public Opinion Polling adalah pengumpulan pendapat dari publik, dengan publik terpilih dihadapkan pada suatu isu yang kontroversial oleh lembaga pengumpulan pendapat umum.

Definisi Opini Publik adalah suatu penilaian sosial (social judgement)mengenai suatu hal yang penting dan berarti atas dasar pertukaran pikiranyang dilakukan oleh individu-individu dengan sadar dan rasional.

Definisi lain, Opini Publik adalah pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan di dalam masyarakat demokratis.Opini publik bukan merupakan seluruh jumlah pendapat individu-individu.


DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, Elvinaro. 2004. Public Relations Suatu Pendekatan Praktis. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
Ardianto, Elvinaro dan Komala-Erdinaya, Lukiati. 2004. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Hennesy, Bernar. 1990. Pendapat Umum. AlihBahasa: Amiruddin Nasution. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Iriantara, Yosal. 2004. Community Relations, Konsep dan Aplikasinya. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Lippmann, Walter. 1998. Opini Umum: Antara Rekayasa dan Realitas. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Rudito, Bambang, dkk. 2004. Corporate Social Responsibility. Jakarta: ICSSD.
Ruslan, Rosady. 2000. Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sastropoetro, R.A. Santoso. 1987. Pendapat Publik, Pendapat Umum, dan Pendapat Khalayak dalam Komunikasi Sosial. Bandung: Remaja Karya.
Soemirat, Soleh dan Ardianto, Elvinaro. 2002. Dasar-Dasar Publid Relations. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sunarjo, Djoenaesih S. Opini Publik. Yogyakarta: Liberty.
Susanto, Astrid. 1975. Pendapat Umum. Bandung: Penerbit Binacipta.
Theaker,Alison. 2004. The Public Relations Handbook. London & New York: Routledge.